Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD

Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut ini.

Fungsi Legislasi

Tugas dan wewenang:

• Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
• Ikut membahas RUU

Bidang Terkait:

• Otonomi daerah
• Hubungan pusat dan daerah
• Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
• Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya
• Perimbangan keuangan pusat dan daerah

Fungsi Pertimbangan

Tugas dan wewenang:

• Memberikan pertimbangan kepada DPR

Bidang Terkait:

• RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
• RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
• Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan

Fungsi Pengawasan

Tugas dan wewenang:

• Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
• Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK

Bidang Terkait:

• Otonomi daerah
• Hubungan pusat dan daerah
• Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah
• Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya
• Perimbangan keuangan pusat dan daerah
• Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
• Pajak, pendidikan, dan agama

sumber: DPD-RI