Tata Tertib & Kode Etik DPD

2009-01-03T11:57:00.003+07:00

Untuk membaca Tata Tertib & Kode Etik DPD silahkan
DOWNLOAD DISINI

Hak dan Kewajiban Anggota DPD

2009-01-03T11:47:00.002+07:00

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa Anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

HAK

Menyampaikan usul dan pendapat;
Memilih dan dipilih;
Membela diri;
Imunitas;
Protokoler; dan
Keuangan dan administratif.

KEWAJIBAN

Mengamalkan Pancasila;
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah;
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan
Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik legislatif Anggota DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang dicirikan oleh sifat kekuatan mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat “otoritatif” atau mandat rakyat kepada Anggota; di samping itu ciri sifat ikatan atau “binding” yaitu ciri melekatnya pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang semata-mata didasarkan pada kepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah.

sumber: DPD-RI

Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD

2009-01-03T11:41:00.001+07:00

Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut ini.

Fungsi Legislasi

Tugas dan wewenang:

Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
Ikut membahas RUU

Bidang Terkait:

Otonomi daerah
Hubungan pusat dan daerah
Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya
Perimbangan keuangan pusat dan daerah

Fungsi Pertimbangan

Tugas dan wewenang:

Memberikan pertimbangan kepada DPR

Bidang Terkait:

RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan

Fungsi Pengawasan

Tugas dan wewenang:

Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK

Bidang Terkait:

Otonomi daerah
Hubungan pusat dan daerah
Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah
Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya
Perimbangan keuangan pusat dan daerah
Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
Pajak, pendidikan, dan agama

sumber: DPD-RI

Visi & Misi DPD

2009-01-03T11:35:00.001+07:00

VISI DPD-RI

Rumusan visi suatu organisasi atau lembaga pada dasarnya adalah pernyataan cita-cita yang hendak dicapai atau dituju oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Secara normatif, rumusan visi tersebut menjadi pedoman dasar semua arah kebijakan, keputusan, dan tindakan yang akan dilakukan. Karena itu, visi juga merupakan pernyataan pikiran dan kehendak untuk berubah dari keadaan yang ada saat ini (das sein) ke suatu keadaan yang diinginkan (das sollen).

Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) saat ini masih terbentur pada satu masalah utama, yakni keberadaannya yang nisbi dan ‘serba-tanggung’ sebagai suatu lembaga legislatif. Gagasan dasar pembentukan sebagai suatu lembaga pengimbang (check and balance) kekuasaan, baik di lingkungan lembaga legislatif sendiri (DPR dan MPR RI) maupun di lembaga-lembaga eksekutif (pemerintah), belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan efektif.

Ada beberapa penyebab utama yang dapat diidentifikasi, setidaknya sampai saat ini, yakni:

Keberadaannya sebagai suatu lembaga baru belum menemukan format kerja dan struktur kelembagaan yang memadai;
Sebagian besar anggotanya adalah orang-orang baru dalam dunia politik yang belum memiliki pengalaman nyata dalam praktik-praktik sistem politik Indonesia selama ini; dan
Batasan fungsi dan kewenangan yang ada belum memiliki kekuatan penuh dalam proses legislasi.

Berdasarkan masalah pokok dan mendasar itulah, rumusan visi DPD RI yang disepakati pada Lokakarya Perencanaan Strategis DPD RI, 30 Agustus- September 2005 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga legislatif yang kuat, setaradan efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MISI DPD-RI

Berdasarkan visi tersebut, rumusan misi DPD RI masa bakti 2004--2009, disepakati sebagai berikut:

Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat dalam rangka memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkesinambungan.
Mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu-isu penting di daerah.
Memperjuangkan penguatan status DPD RI sebagai salah satu badan legislatif dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukan usul, ikut membahas, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, terutama yang menyangkut kepentingan daerah.
Meningkatkan fungsi dan wewenang DPD RI untuk memperkuat sistem check and balance melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Mengembangkan pola hubungan dan kerja sama yang sinergis dan strategis dengan pemilik kepentingan utama di daerah dan di pusat.

sumber: DPD-RI

Latar Belakang DPD

2009-01-03T11:29:00.000+07:00

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001.

Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.

Dalam proses pembahasan tersebut, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

sumber: DPD-RI

Profil DPD

2009-01-03T11:23:00.001+07:00

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui Pemilihan Umum.

DPD memiliki fungsi:

Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 128 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pimpinan DPD

Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan 2 wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD. Ketua DPD saat ini adalah Ginandjar Kartasasmita.

Tugas, Wewenang, dan Hak

Tugas dan wewenang DPD antara lain:

Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Alat Kelengkapan DPD

Alat kelengkapan DPD terdiri atas: Pimpinan, Panitia Ad Hoc, Badan Kehormatan dan Panitia-panitia lain yang diperlukan.

Sekretariat Jenderal DPD

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPD dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPD.

Kekebalan Hukum

Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

sumber: wikipedia Indonesia

Profil ANDIKA HAZRUMY

2008-10-27T03:07:00.019+07:00

Pemilu Tahun 2009 yang akan datang merupakan momentum bagi Generasi Muda untuk tampil dan memegang peran penting dalam melanjutkan proses pembangunan kesejahteraan rakyat. Tidak hanya melanjutkan proses yang sudah berjalan, para calon pemimpin muda, selain memiliki usia muda juga mempunyai pemikiran-pemikiran konstruktif yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara.

Pemimpin muda yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berpihak dan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, pemimpin yang berkarya tanpa pamrih pribadi, kelompok, golongan, dan partai politik, pemimpin yang bersedia untuk melayani dan bukan minta dilayani.

Dari sekian banyak generasi muda yang membela kepentingan rakyat, sosok Andika Hazrumy merupakan salah satu figur yang dibutuhkan bangsa ini. Sangat tepat jika Andika Hazrumy mengusung tagline SAATNYA YANG MUDA MENGABDI dalam pencalonan dirinya menjadi calon anggota DPD-RI mewakili rakyat Banten.

Andika Hazrumy dilahirkan 24 Tahun silam. Andika merupakan putra pertama pasangan Drs. H. Hikmat Tomet, MM., dan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. Andika menjalani masa kecil, tumbuh dan berkembang bersama lingkungan masyarakat yang modern dan agamis. Ia menamatkan pendidikan Sekolah Dasar hingga SLTA di Bandung.

Berbekal prestasi sekolah yang ditunjang kemampuan Bahasa Inggris yang sangat baik, Andika kemudian melanjutkan pengembaraan studi nya ke Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 2003. Sepulangnya dari Australia pada 2005, Andika melanjutkan study nya di Universitas Pelita Harapan, tangerang, Jurusan Hubungan Internasional.

Terlahir menjadi putra orang nomor satu di Banten, tidak membuat Andika terlena dengan nama besar Ibu dan keluarganya. Dalam menapaki perjalanan hidupnya, Andika selalu berusaha menjadi dirinya sendiri dan melepaskan diri dari bayang-bayang nama besar keluarga. Kerja keras, perjuangan dan kemandirian menjadi falsafah hidup yang mengalir dalam darahnya.

Sebagai generasi muda yang potensial, tumpahan kerja keras dan kecerdasan Andika terwujud menjadi karya sosial yang tak ternilai. Terbukti, ia pernah dipercaya dan sukses menjadi Ketua Penyelenggara Obor Nusantara Provinsi Banten yang digelar dalam rangka memperingati 100 tahun kebangkitan nasional.

Tidak sampai disitu, Ibadah sosial dan pengabdian Andika juga diwujudkan lewat keterlibatan nya dalam beberapa organisasi, diantaranya; Ketua Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Prov. Banten, Wakil Ketua GP ANSOR Prov. Banten, Bendahara Karang Taruna Prov. Banten, Dll. Kepiawaiannya dalam berorganisasi juga dibuktikan ditingkat Nasional dengan terpilihnya Andika sebagai Ketua Bidang Perdagangan Dalam Negeri HIPMI Pusat. Sederet reputasi ini membuktikan bahwa Andika Hazrumy merupakan salah satu generasi muda potensial yang menjadi aset Banten.

Sukses memimpin organisasi kemasyarakatan sebagai ekspresi gelora jiwa muda nya tidak lantas membuat Andika mengabaikan cita-cita pribadinya. Tatanan karir dan bisnisnya sebagai penopang ekonomi terus dirintis disela-sela kepadatan aktivitas study dan organisasi, dalam hal yang satu ini Andika juga memperkokoh dengan mendirikan dan memimpin beberapa perusahaan seperti; PT. ANDIKAPRADANA UTAMA, PT. PELAYARAN SINAR CIOMAS PRATAMA, dan PT. RATU HOTEL.

Sukses ganda sudah diraih oleh Andika Hazrumy, yaitu sukses dalam membangun kekuatan civil society di Banten dan sukses pribadi sebagai entrepreneur muda. Kini, saatnya Andika mengabdi bagi kepentingan masyarakat Banten tercinta...

BIODATA

Nama Lengkap	:	ANDIKA HAZRUMY
Umur	:	24 Tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa & Wiraswasta
Alamat	:	Jl. Bhayangkara No. 51 Rt. 001/09 Kel. Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten
Riwayat Pendidikan
1992 - 1997	:	SDN Merdeka 5/IV Bandung
1997 - 2000	:	SMP Negeri 5 Bandung
2000 - 2003	:	SMA Negeri 5 Bandung
2003 - 2005	:	Monash University English Language Centre Melbourne, Australia
2005 - sekarang	:	Universitas Pelita Harapan, Tangerang Jurusan Hubungan Internasional
Riwayat Organisasi
	:	Ketua TAGANA Provinsi Banten
	:	Bendahara KARANG TARUNA Provinsi Banten
	:	Wakil Ketua GP ANSOR Provinsi Banten
	:	Ketua Bidang Perdagangan Dalam Negeri HIPMI Pusat
	:	Harley Davidson Club Indonesia
	:	Harley Owners Group Indonesia
	:	Sekjen APMISO Provinsi Banten
Riwayat Karir
	:	Direktur Utama PT. ANDIKAPRADANA UTAMA
		Direktur Utama PT. PELAYARAN SINAR CIOMAS PRATAMA
		Direktur Utama PT. RATU HOTEL
Keahlian & Keterampilan
	:	Bahasa Inggris Aktif (Reading and Speaking)
	:	Komputer
	:	Berbicara di depan publik
	:	Musik (Drum, Gitar, Vocal)

Menu

Tata Tertib & Kode Etik DPD

Hak dan Kewajiban Anggota DPD

Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD

Visi & Misi DPD

Latar Belakang DPD

Profil DPD

Profil ANDIKA HAZRUMY